Dipilihnya Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani masalah minyak goreng, mengundang respon berbagai pihak. Termasuk Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera yang menilai hal ini dapat merusak sistem tata pemerintahan yang ada. Selain itu, kebijakan ini tentu dapat membuat suasana kerja menjadi tidak stabil.
Oleh karena itu, Mardani menyampaikan kritiknya kepada Jokowi secara terbuka. "Pak Luhut luar biasa (jadi) kepercayaan Pak Jokowi." "(Sampai sampai) minyak goreng juga diurus."
"Sebenarnya itu hak Presiden tetapi dalam manajemen itu bisa jadi merusak sistem, merusak suasana kerja." "Ayo pemerintah betul betul kerja, monggo bisa tunjuk siapa saja, sesuai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) juga lebih bagus." Monggo pak Jokowi tetapi pastikan minyak goreng harganya seperti dulu lagi Rp 14.000 per liter," kata Mardani dikutip dari tayangan Kompas Tv, Rabu (25/5/2022).
Tak hanya PKS, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, juga turut mengomentasi putusan Jokowi ini. Diwartakan sebelumnya, Deddy menilai penunjukkan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) untuk mengurusi sengkarut minyak goreng, tidaklah tepat. Bahkan, Deddy mempertanyakan tugas baru Luhut tersebut.
Pasalnya, saat ini tugas Menko Marves sudah banyak dan kenapa sekarang malah dibebani tugas Menko Ekuin, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Menurut Deddy, keputusan ini berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet. "Selain menambah beban kerja LBP yang sudah menumpuk, penunjukan itu juga dari sisi waktu hanya akan membuat Luhut seperti satu satunya solusi pemerintahan dan berpotensi menimbulkan disharmoni dalam kabinet,” kata Deddy, Selasa (24/5/2022).
Belum lagi, kata Deddy, penunjukkan LBP berpotensi melahirkan isu konflik kepentingan. Karena Luhut dikenal dekat dengan figur figur yang saat ini bermasalah hukum dalamkasusminyak goreng. "Hal itu justru akan menjadi kontra produktif karena beliau dipersepsikan sebagai bagian dari masalah," lanjut Deddy.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dari Kemendag, Oke Nurwan, merespon dipilihnya Luhut untuk ikut membantu masalah minyak goreng. Oke mengatakan Luhut akan berperan seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah. "Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat SiMirah yang harus pakai KTP, nah kita ngembangin sistem baru lagi atau SiMirahnya diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK."
"Kata pak Luhut NIK aja, makanya dibantuin. Pak Luhut itu semacam sutradaranyalah tapi pemimpinnya tetap pak Presiden," ujar Oke dikutip dari Kompas.com, Senin (23/5/2022). Nantinya, pembelianminyak gorengcurah murah hanya diminta menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan KTP. Dengan NIK, bisa diketahui seseorang sudah beli di distributor mana saja.
"Jadi kalo NIK kayak PeduliLindungi. Dia beli di sana lalu di situ, akan ketahuan. Itu yang kami sempurnakan, itu kan cita citanya, " kata Oke. Sementara itu, alasan dipilihnya Luhut untuk membantu Kemendag, kata Oke, karena Luhut dianggap sudah terbukti berpengalaman mengurus masalah Covid 19. Yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aplikasi Peduli Lindungi.
"Nasional loh PeduliLindungi itu, walaupun motornya di Jawa dan Bali," sambung Oke.
